BICARAINFO.COM - Kalau kamu ngikutin sidang MK minggu lalu, pasti fokusnya ke Gibran. Tapi jujur aja, sebagai media yang ngulik Dikdasmen tiap hari, yang bikin kita begadang bukan amar putusannya, tapi pertimbangan hakimnya yang nyebut-nyebut Kementerian Pendidikan.<\/p>\n\n\n\n
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01\/PHPU.PRES-XXIV\/2026 yang dibacakan pada Selasa, 6 Oktober 2026 memang menolak gugatan PHPU. Tapi di dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang setara dengan tingkat SMA sebagaimana disyaratkan dalam UU Pemilu.<\/p>\n\n\n\n
Kalimat itu, satu paragraf itu, langsung nyeret 3 lembaga sekaligus.<\/p>\n\n\n\n
Majelis Hakim bilang KPU diduga tidak melakukan verifikasi dokumen secara cermat sebagaimana kewajiban yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan. Sementara Bawaslu dinilai lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan tahapan pencalonan.<\/p>\n\n\n\n
Akibat lemahnya checks and balances, KPU dan Bawaslu resmi dilaporkan ke DKPP. Pasca putusan MK, DKPP menerima dua aduan dugaan pelanggaran kode etik terkait putusan MK Nomor 01-PHPU.PRES-XXIV\/2026. Laporan yang menyeret pimpinan KPU dan Bawaslu RI tersebut diterima DKPP pada Kamis 8 Oktober dan Jumat 9 Oktober 2026, total 11 pimpinan.<\/p>\n\n\n\n
Ini bukan cuma soal etik. Ini soal definisi ulang independensi. Bahkan di putusan lain, MK No. 104\/PUU-XXIII\/2025, MK menegaskan redefinisi hubungan kelembagaan antara Bawaslu dan KPU. Sebelumnya rekomendasi Bawaslu cuma bahan pertimbangan, sekarang keputusan Bawaslu bukan lagi sekadar rekomendasi, melainkan putusan administratif yang bersifat mengikat. KPU wajib menindaklanjuti tanpa ruang untuk mengabaikan.<\/p>\n\n\n\n
Pesan MK jelas: penyelenggara pemilu gak bisa saling lempar tanggung jawab lagi.<\/p>\n\n\n\n
Nah ini yang gak dibahas kompetitor.<\/p>\n\n\n\n
Logika KPU di sidang: \"Kami hanya bersandar pada surat Kementerian.\" Tapi MK bilang surat itu cuma transkrip parsial tanpa ijazah final. Ketika KPU hanya bersandar pada surat Kementerian, dan Kementerian bersandar pada sekumpulan transkrip parsial tanpa ijazah final, pertanggungjawaban publik menguap dalam labirin birokrasi.<\/p>\n\n\n\n
Buntutnya? Usai putusan MK, Gibran dan Kemendikdasmen diadukan ke Bareskrim oleh Tim Advokasi Penegak Etika pada Rabu 7 Oktober 2026.<\/p>\n\n\n\n
Kemendikdasmen jadi ada di posisi super awkward: di satu sisi dia regulator yang menerbitkan penyetaraan ijazah luar negeri, di sisi lain dia jadi \"bemper\" kalau verifikasi KPU dianggap lalai.<\/p>\n\n\n\n
Makanya, Kemendikdasmen langsung gercep. Mereka bilang \"Kita InsyaAllah dalam waktu dekat sudah mempersiapkan secara intern dan kelak bakal koordinasi dengan kementerian terkait.\" Selain Kemendikdasmen, kementerian yang bakal diajak koordinasi menindaklanjuti putusan MK itu diantaranya Kementerian Keuangan, Bappenas, hingga Kementerian Agama.<\/p>\n\n\n\n
Kenapa Kemenkeu dan Bappenas ikut? Karena kalau aturan penyetaraan diubah, dampaknya ke anggaran, ke Dapodik, ke sistem verval ijazah, bahkan ke skema sekolah gratis yang baru diputuskan MK sebelumnya.<\/p>\n\n\n